POSMETROSUMUT.COM | LANGKAT - Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) melakukan unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Langkat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PURP) Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Jum'at (24/11/2023).
Koordinator aksi Bustamin Arifin Rambe, koordinator lapangan Roqiqo Paco Negara dan Ketua Rizky Dhani Munthe.
Dalam Orasi dan tuntutan AMPERA di DPRD Langkat mengatakan:
1. Meminta kepada Kejaksaan negeri langkat untuk memanggil dan memeriksa kepala Dinas PUPR Langkat atas dugaan bagi-bagi proyek.
2. Meminta kepala kejaksaan negeri langkat untuk memeriksa seluruh pekerjaan yang ada di dinas PUPR Langkat yang diduga tiap pengerjaan yang dilakukan tidak memenuhi spesifikasi.
3. Meminta kepada Plt Bupati Langkat untuk mencopot kepala dinas PUPR Langkat yang kami anggap tidak layak menduduki posisi jabatan tersebut.
4. Meminta kepada KPK RI untuk memanggil dan memeriksa kepala dinas PUPR Langkat atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan indikasi praktek tindak pidana korupsi dari tiap pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor kepala dinas PUPR Langkat diduga menerima Fee proyek dari tiap judul pengerjaan yang dilakukan.
5. Menegaskan kepada kepala dinas PUPR kabupaten Langkat untuk segera turun dari jabatan karena kami anggap tidak mampu dalam memimpin suatu wadah dan telah mencoreng nama baik kabupaten Langkat menjadi raport merah.
6. Menegaskan kepada kadis PUPR langkat untuk segera melakukan klarifikasi terhadap publik terkait kericuhan antar kontraktor menyoalkan dugaan judul pekerjaan yang di duga sudah ada nama nama pemilik pekerjaan proyek dan juga di indikasikan adanya intervensi kepentingan politik di 2024.
7. Apabila tuntutan kami tidak di indahkan maka kami akan melakukan aksi unjuk rasa secara berkelanjutan.
Saat melakukan Orasi di Dinas PUPR Langkat AMPERA mengatakan telah menemukan adanya permasalahan yang ada di batang tubuh Dinas PUPR Langkat yang diantaranya.
1. Adanya dugaan pelaksanaan proyek pengaspalan jalan dengan Hotmix Dusun 13 menuju Dusun 11 dan 12 Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai dengan nilai HPS paket Rp. 598.783.000 yang diduga sudah dikerjakan oleh salah satu kontraktor, semenara tender belum ada keputusan pemenang tender, kami menduga tiap judul pekerjaan proyek yang ada di batang tubuh dinas PURP langkat sudah ada dan mempersiapkan perusahaan yang akan dimenangkan.
2.Terjadinya kericuhan antar kontraktor atas dugaan bagi-bagi proyek di dinas PUPR Langkat.
3. Dinas PUPR mempunyai kinerja melaksanakan urusan pemerintah yang terjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum penataan ruang dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat nomor 20 tahun 2017, tetapi saat ini yang terjadi hanyalah kericuhan sesama kontraktor yang beritanya sudah beredar dan membuat pemerintah kabupaten Langkat hanya di pandang sebelah mata oleh masyarakat atas kinerja yang bobrok.
4. Adanya dugaan kepala dinas PUPR Langkat menerima Fee Proyek dari tiap pengerjaan yang dilakukan.
5. Maka dari itu, kami aliansi mahasiswa peduli rakyat menganggap penting dan perlu untuk meminta Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah hukum polres Langkat dan kejari langkat untuk sesegera mungkin menindak lanjuti permasalahan-perasalahan yang ada di batang tubuh dinas PUPR kabupaten Langkat yang diduga sudah menyalahgunakan jabatan/wewenang dan aturan yang ada.
Dari pantauan wartawan di kedua lokasi aksi AMPERA tidak terlihat satupun perwakilan dari DPRD Langkat ataupun Dinas PUPR Langkat yang menerima aspirasi AMPERA sehingga koordinator aksi mengakan akan melakukan aksi yang lebih besar lagi untuk menyoroti kinerja Dinas PUPR Langkat yang dinilai melakukan menyalahgunakan jabatan/wewenang yang ada dan dilanjutkan massa AMPERA langsung membubarkan diri.
Penulis : Roby Tarigan
This post have 0 comments