POSMETROSUMUT.COM | LANGKAT - Hebohnya teriakan masyarakat terhadap kasus korupsi di Kabupaten Langkat, dinilai kejaksaan negeri langkat tidak pro aktif sehingga luput dari mata jajaran tersebut
Karena dugaan kasus korupsi ternyata banyak ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan Kepolisian Daerah Sumatra utara (Poldasu). Akhir-akhir ini yang menangani kasus dugaan korupsi adalah dari luar Aparat Penegak Hukum (APH) Kabupaten Langkat.
Pernyataan ini disampaikan ketua PERKUMPULAN NGO TOPAN AD & LOW OFFICE Junedi Simatupang kepada sejumlah wartawan di Stabat Selasa, (26/3/2024).
“Banyak dugaan kasus korupsi di Langkat yang penanganannya oleh APH diluar Kabupaten Langkat, apakah ini semua luput dari penanganan pihak kejaksaan Negeri Langkat,atau hanya jadi penonton riuh kasus korupsi,” katanya.
Dugaan Kasus korupsi yang dinilai luput dari penanganan Kejari Stabat, yakni kasus Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) dan kasus Ketahanan Pangan (Ketapang) pengadaan pohon mangga.
Pengadaan Pohon mangga di Kecamatan Secanggang dan Kecamatan Tanjungpura, dari anggaran Dana Desa peruntukan Ketahanan pangan yang dinilai telah menyimpang dari Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan diduga harganya juga di mark up.dan penggunaan dana lainnya untuk desa.
Serta kasus dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Langkat terkait pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Biaya Operasional Kesehatan (BOK), santhing yg mencapai angka 13,5 persen ,bahkan terkait kasus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).penggunaan dana BOS bagi sekolah dasar maupun menengah.
Ini merupakan persoalan yang sering di suarakan masyarakat, lewat aksi unjuk rasa.
“Banyak masyarakat yang menyuarakan lewat unjuk rasa, namun dianggap bagaikan angin lalu,” Ujarnya
“Terkesan pimpinan Kejaksaan Negeri Langkat kurang mengoptimalkan fungsi dari seksi intelijen dan seksi Pidana Khusus,” tegasnya.
Seiring dengan itu Lembaga Harapan Masyarakat (Linhamas), melalui sekretarisnya Shebrilla (26/3/2024) kepada wartawan di Stabat mengatakan terkait banyaknya kasus dugaan korupsi di Langkat, seharusnya Kejaksaan Negeri Langkat tidak boleh abai dengan kasus dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Langkat harus pro aktif.
“Kejari Langkat, harus terdepan menangani kasus korupsi yang terjadi di kabupaten Langkat ini, apalagi kalau sampai tidak mengetahui adanya kasus dugaan korupsi di Kabupaten Langkat,terutama Dinas Kesehatan dan Pendidikan yang menyerap 20 persen anggaran APBD lebih besar selain APBN,ungkapnya.
Dia juga mempertanyakan terkait kasus PPPK yang sudah menjadi masalah nasional, seharusnya, ketika kasus PPPK menjadi masalah bagi peserta rekrutmen PPPK tahun 2023 dan melakukan unjuk rasa, Kejari Langkat harus cepat menangani dan menyelidiki siapa-siapa yang terkait kasus itu. Namun, ketika di konfirmasi kepada kepala Kejaksaan Negeri Langkat, melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari Langkat Sabrie Marbun melalui telepon, mengatakan “Saat mendekati Lebaran Abang pertanyakan tentang ini,” katanya.
Sembari mengatakan “Ikuti perkembangan apa yg sudah dilakukan pemulihan dan penyelamatan dari Kejaksaan Negeri Langkat sejak 2022 s.d 2024,” balasnya melalui pesan WassAPP nya, tampa menjelaskan maksud dari pesan yang dikirimkan.Di ketahui Kejaksaan Negeri Langkat penerima dana Hibah dari Pemerintahan Kabupaten Langkat baik mobil kenderaan roda empat dan kenderaan tahanan maupun Gedung.
Penulis: Roby Tarigan
This post have 0 comments